Keran Investasi Dibuka, Swasta Kebagian Proyek Pembangkit Listrik Senilai Rp1.566 Triliun

Warta Ekonomi,quickq官方下载苹果 Jakarta -

Pemerintah resmi meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 milik PT PLN (Persero) melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dokumen ini menjadi peta jalan sistem kelistrikan nasional selama satu dekade ke depan sekaligus membuka peluang investasi swasta besar-besaran di sektor ketenagalistrikan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dalam periode tersebut akan dibangun pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, peran investor swasta yang tergabung dalam skema Independent Power Producer(IPP) mencapai 73 persen atau sekitar 50,7 GW dari total kapasitas.

"Investasi (pembangkit) Rp2.000 triliun lebih. IPP-nya sebesar Rp1.566,1 triliun (atau sekitar 73%), ini yang diswastakan," ungkap Bahlil dalam keterangannya, dikutip Minggu (1/6/2025). 

Baca Juga: RUPTL Buka Pintu 1,7 Juta Orang, Ini Daftar Jurusan yang Dibutuhkan!

Meskipun kontribusi swasta dominan, Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan proyek tetap di bawah kendali PLN. Seluruh proyek akan menggunakan skema EPC (Engineering, Procurement, and Construction) dan tetap berada dalam domain PLN.

"Sekalipun ini nanti PLN juga akan mentenderkan, untuk EPC-nya siapa, tapi ini domain semuanya ada pada PLN," tambah Bahlil.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa PLN siap menjalankan mandat pemerintah. Menurutnya, RUPTL terbaru ini menjadi bagian penting dari strategi PLN untuk meningkatkan investasi dan mendorong akselerasi transisi energi.

Baca Juga: Intip Cara PLN IP Capai RUPTL 10 Tahun Kedepan

"Kami siap menjalankan arahan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia dalam menyukseskan RUPTL PLN 2025-2034 dengan bersinergi dengan pihak swasta untuk pengembangan pembangkit," ujar Darmawan.

Ia menambahkan, kemitraan antara PLN dan investor swasta bukan hanya ditujukan untuk memperkuat pasokan listrik nasional, tetapi juga mendukung agenda pembangunan energi berkelanjutan.

“Ini merupakan wujud kolaborasi bersama tidak hanya dalam menciptakan kedaulatan energi nasional tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi,” pungkas Darmawan.