Riset: 82 Persen Akui Kekerasan Perempuan di Pemilu 2024 Naik

Dunia politikmemang membuka kesempatan untuk perempuanterlibat aktif. Hanya saja, riset menemukan Pemilu 2024 kemarin justru menyisakan 'pekerjaan rumah' yang cukup serius, yakni kekerasan terhadap perempuan yang mengalami peningkatan.

Riset yang dilakukan Women Research Institute (WRI) bertajuk 'Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilu 2024' menemukan 82 persen responden mengakui peningkatan kekerasan terhadap perempuan memang mengalami meningkatkan. Survei ini dilakukan terhadap pelaku politik aktif baik perempuan maupun laki-laki.

"Sebanyak 82 persen dari total subjek (penelitian) menyebut ada peningkatan intensitas kekerasan dibanding Pemilu sebelumnya. Ada indikasi upaya pencegahan dan perlindungan tapi belum efektif," kata Direktur Eksekutif WRI Sita Aripurnami dalam paparannya di JS Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bentuk-bentuk kekerasan sendiri ada lima bentuk yang kami lihat. Kekerasan seksual 52 persen, kekerasan verbal 51 persen, kekerasan digital 45 persen, kekerasan ekonomi 42 persen dan kekerasan struktural 38 persen," kata Sita.

Kekerasan ekonomi berkaitan dengan akses terhadap sumber dana kampanye dan tidak ada dukungan finansial yang kuat. Sementara kekerasan struktural berkaitan dengan penempatan nomor urut di daerah pemilihan (dapil) yang cenderung di bawah atau paling ujung.

Dari beberapa wawancara mendalam, WRI menemukan kekerasan digital memang banyak dialami. Salah satu peserta wawancara, Lisa (bukan nama sebenarnya), bercerita suaranya pernah direkayasa dan diunggah pihak tidak bertanggung jawab. Rekaman suara rekayasa itu seolah menuduh KPU menerima suap.

"Ada lagi, yang dia fotonya bersama suami disebarkan disertai tulisan 'Jangan milih caleg yang bersuamikan China'. Contoh seperti ini banyak sekali kami dengar," imbuh Sita.

Kekerasan yang berdampak besar

Tentu saja bentuk kekerasan seperti apa pun bisa membawa dampak negatif terhadap perempuan. Bahkan sebanyak 37 persen responden mengaku kekerasan itu sangat berdampak bahkan terhadap performa mereka di ranah politik.

Dampak ini antara lain terhadap psikologis dan emosional (trauma dan kehilangan rasa percaya diri), dampak institusional (representasi di parlemen terhambat, minim keberagaman suara),dampak partisipasi politik (penurunan minat terhadap politik, enggan bersuara), dan dampak sistemik (menciptakan lingkungan penuh kekerasan, membatasi peran perempuan dalam demokrasi dan menghambat capaian target 30 persen keterwakilan perempuan).

Saat ini keterwakilan perempuan di DPR RI di angka 22,07 persen atau meningkat ketimbang periode lalu di angka 20,5 persen. Peningkatan ini memang menggembirakan tapi perlu ada sejumlah perubahan menindaklanjuti temuan yang ada.

Ilustrasi. Kekerasan terhadap perempuan juga banyak terjadi di ranah politik. (Istockphoto/PeopleImages)

WRI memberikan beberapa rekomendasi mencakup kebijakan, institusional dan partai politik seperti, pengadaan mekanisme pelaporan kasus kekerasan dengan unit khusus di badan parpol, reformasi kebijakan pembiayaan kampanye, keterwakilan perempuan di posisi strategis juga pendidikan politik bagi kader perempuan.

"Perubahan atau perbaikan dari situasi ini [bukan ditangani] sendiri. Tapi merupakan kerjasama dari pemangku kepentingan agar terjadi perubahan yang transformatif sehingga tercapai situasi yang berkeadilan," ungkap Sita.

Sementara itu, sebagai perempuan yang terjun langsung ke politik, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengamini bahwa kekerasan terhadap perempuan di politik memang nyata terjadi. Pun dia pernah mengalami sendiri.

Lihat Juga : Panti Asuhan Pencabulan di Surabaya Tak Punya Izin Sejak 2022

Reri, begitu ia akrab disapa, teringat momen dirinya 'dikuliahi' mendiang penulis Radhar Panca Dahana jelang terjun ke politik praktis di 2019. 'Awakmu dewe mbok rusak' (Dirimu sendiri kamu rusak), demikian yang dikatakan Radhar pada Reri.

"Tapi kemudian saya menyampaikan apa yang disampaikan Pak Surya Paloh. Kenapa kita mendirikan partai (Partai Nasional Demokrat]). Kalau mau ubah sistem, kita kudu ada di sistem itu. (Parpol) itu kan semua tatanan yang diakui dan sah di negara ini," kata Reri dalam kesempatan serupa.

Menurut dia, peran pimpinan parpol terhadap keterlibatan perempuan di politik memang besar. Pemimpin tertinggi parpol yang berperan menempatkan dan memberikan kepercayaan pada perempuan.

[Gambas:Video CNN]