PKS Minta Tambang yang Dekat Raja Ampat Ditindak Tegas: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan!
JAKARTA,quickq怎么读 DISWAY.ID- Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menindak tegas tambang-tambang nikel tanpa izin yang merusak lingkungan di kepulauan Raja Ampat.
Terutama, kata Mulyanto, tambang yang dekat dengan obyek pariwisata Raja Ampat.
BACA JUGA:Komisi VII DPR Minta Pemerintah Evaluasi Seluruh Izin Tambang di Raja Ampat: Jangan Sampai Perusahaan Untung, Lingkungannya Rusak
BACA JUGA:Semua Layanan kppli: Mendorong Kesadaran dan Aksi Nyata untuk Perlindungan Lingkungan Indonesia
"Jangan malah yang disasar adalah tambang di Pulau GAG milik BUMN yang jauh dari daerah pariwisata Raja Ampat," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin, 9 Juni 2025.
"Yang dihebohkan dan dilaporkan masyarakat kan terutama adalah tambang yang dekat dengan obyek wisata tersebut. Jangan dibelokkan atau pilih kasih," sambungnya.
Ia pun meminta Bahlil untuk menindak tegas semua perusahaan tambang yang mencemari lingkungan laut Raja Ampat.
Menurut Mulyanto, banyak perusahaan tambang tidak menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai penguatan dari konsep Good Corporate Governance (GCG).
BACA JUGA:Menteri LH: Pertambangan di Raja Ampat Melanggar UU, 4 Perusahaan Tambang Nikel dalam Pengawasan
Ia menilai, perusahaan seharusnya mengedepankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek.
“Jangan sampai masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat bisnis tambang di wilayah mereka,” jelas dia.
BACA JUGA:Bupati Tak Bisa Hentikan Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat: Kami Hanya Bisa Melihat, Kewenangan di Pusat
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintah wajib turun tangan secara aktif untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari potensi kerusakan permanen.
“Keindahan dan keanekaragaman hayati Raja Ampat adalah warisan dunia yang harus dijaga dan dilestarikan demi generasi mendatang. Pemerintah harus adil dan hadir melindungi hak rakyat,” tegas Mulyanto.
(责任编辑:知识)
- Djarot Bakal Terdiam, Liat Langsung Kinerja Anies Baswedan Tekan Angka Kemiskinan Jakarta!
- Behel vs Aligner buat Merapikan Gigi, Mana yang Lebih Unggul?
- Thailand Marak Turis Kena Scam, Kenali Modusnya agar Tak Jadi Korban
- Gak Kenal Ampun! Komdigi Langsung Blokir Website Archive.org yang Memuat Konten Judol dan Pornografi
- Presiden Segera Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Jalan Daerah, Alokasi Anggaran Rp 32 Triliun
- Prabowo Geram Banyak Peraturan Teknis Kementerian: Pertek Harus Izin Presiden
- Penguin Tersesat Muncul di Landasan Bandara, Pesawat Terpaksa Delay
- Studi: Nol Kasus Kanker Serviks pada Perempuan yang Divaksin HPV
- Ini Alasan
- Unpad Bantah Telat Informasikan Akun Instagram Kena Hack Picu Jatuh Korban Penipuan
- Ada 350 Juta Nomor SIM Card di Indonesia, Pemerintah Lakukan Pendataan Ulang Lewat eSIM
- Cerita Pria yang Sukses Turunkan BB 45 Kg, Apa Rahasianya?
- Kejaksaan Agung Gencar Usut Kasus Korupsi, Lembaga Survei Jangan Giring Opini Publik
- Olahraga Lari, Investasi Jangka Panjang untuk Jantung Sehat
- BGN Perintahkan SPPG Pamer Hasil Masakan Makan Bergizi Gratis di Medsos, Buat Apa?
- FOTO: Warna
- PNM Ajak 1.740 Siswa SMK Berani Berwirausaha Lewat Pekan Nasional Mengajar
- Vale Gandeng Pamapersada untuk Garap Proyek Tambang Nikel di Pomalaa
- Pemerintah Resmikan RUU TNI, Ini Dampaknya ke Iklim Investasi
- Rosan Roeslani: Pengurus Danantara Bukan Titipan, Sesuai Kapabilitas!