Skema Banyak Risiko, Pengamat: Pemberian THR Ojol Harus Diiringi dengan Pengawasan

热点 2025-05-27 20:35:47 724

JAKARTA,quickq快客安卓版官方下载 DISWAY.ID --Hingga saat ini, kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk para mitra pengemudi Ojek Online (Ojol) masih kerap kali menemui tantangan serius terkait transparansi dan implementasi.

Pasalnya, saat ini regulasi pemberian THR untuk para pengemudi Ojol masih terbilang lemah dalam memastikan transparansi pemberian tunjangan hari raya.

Skema Banyak Risiko, Pengamat: Pemberian THR Ojol Harus Diiringi dengan Pengawasan

Skema Banyak Risiko, Pengamat: Pemberian THR Ojol Harus Diiringi dengan Pengawasan

Menurut Pengamat Kebijakan Publk dan Ekonomi I Dosen FEB UPNVJ I Eks-OECD Advisor for Indonesia, Freesca Syafitri, tanpa pengawasan yang jelas, aplikator memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan skema sesuai dengan kepentingan bisnis mereka.

Skema Banyak Risiko, Pengamat: Pemberian THR Ojol Harus Diiringi dengan Pengawasan

BACA JUGA:Sambut Ramadan dan Idul Fitri, Pemerintah Luncurkan Program BINA Lebaran 2025

Skema Banyak Risiko, Pengamat: Pemberian THR Ojol Harus Diiringi dengan Pengawasan

BACA JUGA:Student Loan Diusulkan DPR Atasi Kendala Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa

"Pemerintah perlu memastikan aplikator mematuhi kebijakan THR melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat," ujar Freesca saat dihubungi oleh Disway pada Sabtu 15 Maret 2025.

Dalam hal ini, Fresca menambahkan, Pemerintah juga perlu menetapkan standar yang transparan, membangun sistem pengawasan yang efektif, serta mengeksplorasi solusi berbasis teknologi seperti blockchain dan crowdfunding. 

"Melibatkan lembaga independen atau organisasi pekerja mandiri sebagai pemantau dapat menjadi solusi untuk memastikan implementasi yang lebih transparan. Selain itu, audit berkala terhadap aplikator dapat menjadi alat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ini," pungkas Freesca.

Selain itu, Fresca juga menyoroti perlunya ada sanksi tegas untuk para aplikator yang terbukti tidak mematuhi aturan, atau erbukti melakukan manipulasi dalam distribusi THR. 

BACA JUGA:Proyek Strategis Nasional Dinilai Langgar HAM, Warga Merauke Bersuara

BACA JUGA:Indonesia Defisit APBN, Menko Airlangga Optimis Maret Akan Membaik

"Dengan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan, kebijakan ini dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem kerja mandiri yang lebih stabil dan sejahtera," jelas Freesca.

Bukan tanpa sebab. Menurut Freesca, ketidakpastian dalam pemberian THR dapat memperkuat perasaan ketidakamanan di kalangan pekerja mandiri.

Selain itu, ketimpangan dalam pemberian THR juga dapat memicu ketegangan sosial di antara pekerja mandiri itu sendiri.

  • 1
  • 2
  • »

本文地址:http://www.quickqbm.com/news/9e199949.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

Partai Golkar Dapat Jatah 8 Menteri di Kabinet Merah Putih, Dave Laksono: Hasil dari Lobi Bahlil

PDIP Gugat Penyidik KPK, Bukan Hanya Soal Baper

PDIP Tugaskan 7 Kader Seniornya Jalin Kerjasama Politik di Pilkada Jakarta

Konsumsi 7 Ikan Ini Bagus untuk Meningkatkan Kecerdasan Otak Anak

FOTO: Kala 'Zombie' Serang Jalanan di Santiago Chili

Presiden Joko Widodo Resmikan 16 Ruas Jalan Daerah di Provinsi Lampung

Rute Penerbangan Domestik Tersibuk di Dunia 2023, Ada Jakarta

Era Digital, KAI Logistik Dukung Transformasi Pendidikan Berbasis Teknologi di Indonesia

友情链接